Limit transaksi di SIPLAH saat ini menjadi Rp 200juta

1. PBJ sekolah merujuk pada Permendikbud Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler.
2. Limit transaksi di SIPLAH saat ini menjadi Rp 200juta.
3. Lakukan perbandingan, negosiasi, dan membuat SPK untuk transaksi 50 s.d. 200 juta dan simpan bukti atas proses tersebut.
4. Sekolah wajib memeriksa kesesuaian barang yang akan dibeli dengan juknis BOS.
5. Sekolah wajib memeriksa kesesuaian barang yang akan dibeli dengan barang yang diterima oleh sekolah. Jika ada ketidaksesuaian, sekolah tidak boleh mengisi dan mengunggah BAST.
6. Sekolah wajib memperbaharui alamat dan nomor telepon sekolah, kepala sekolah dan bendahara bos di Dapodik.
7. Prosedur jika terjadi kendala login:
   • Silahkan hubungi operator dapodik dinas pendidikan.
   • Helpdesk dapodik yg ditunjuk ke masing masing sekolah. (Buka https://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id Login menggunakan Operator)
8. Bagi penyedia, kendala teknis dalam proses registrasi, verifikasi, dan transaksi dapat menghubungi Mitra Pasar Daring terkait (sesuai dengan masing-masing mitra).
9. Bagi sekolah, kendala dalam proses transaksi silahkan menghubungi Mitra Pasar Daring terkait (sesuai dengan masing-masing mitra).
10. Informasi lebih lanjut silahkan hubungi https://siplah.kemdikbud.go.id
11. Informasi Batas Waktu Belanja BOS Afirmasi dan BOS Kinerja
    Klausul batas laporan penggunaan dana BOS Afirmasi dan BOS Kinerja per tanggal 15 Desember pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 48 tahun 2019 yg dimaksud dengan laporan penggunaan dana adalah Laporan Penyerapan/Penyaluran Dana BOS Afirmasi dan BOS Kinerja yg ada di RKUD Provinsi ke sekolah penerima. Dengan demikian klausul tersebut tdk terkait dengan batas waktu sekolah belanja atau batas waktu penerimaan barang hasil belanja dengan dana BOS Afirmasi dan BOS Kinerja.
    batas waktu sekolah belanja atau menerima barang hasil belanja menggunakan dana BOS Afirmasi dan BOS Kinerja sama dengan BOS Reguler, yaitu berpulang pada aturan keuangan daerah.